Demikian ungkap seorang diplomat Kedutaan Besar Korsel di Kamboja, Jumat 19 Maret 2010. "Pemerintah Kamboja telah memberi tahu Kedubes Korsel awal bulan ini bahwa mereka menghentikan penerimaan aplikasi pernikahan antara warganya dengan warga Korsel," demikian ungkap diplomat itu kepada kantor berita Yonhap, yang juga dikutip laman harian JoongAng Daily.
"Pemerintah [Kamboja] kemudian menegaskan lagi kebijakan itu melalui sebuah dokumen resmi ke Kedubes pada 5 Maret lalu," demikian lanjut diplomat yang tidak mau disebutkan namanya itu.
Larangan ini berlaku bagi pria warga Korsel. Pasalnya, hampir 60 persen dari pernikahan lintas kewarganegaraan di Kamboja melibatkan warga Korea dan sebagian besar diatur oleh perantara.
Padahal, Kamboja sejak 2008 sudah melarang pernikahan yang memakai jasa perantara. Jasa perantara hanya boleh berlaku untuk acara "temu jodoh."
Namun, tetap saja banyak perempuan Kamboja yang kepincut dengan tawaran menjadi istri orang Korea. Buktinya, tahun lalu saja jumlah perempuan Kamboja yang menikah dengan warga Korea meningkat lebih dari dua kali lipat - yaitu dari 551 orang pada 2008 menjadi 1.372 orang.
Namun, pemerintah Kamboja kini khawatir atas berbagai laporan bahwa sejak tetangganya, Vietnam, melarang pernikahan memakai perantara, para lelaki Korea kini mengarahkan perhatian ke Kamboja. Bagi pemerintah Kamboja, "membeli istri" yang rata-rata berasal dari keluarga miskin sama saja dengan praktik perdagangan manusia.
Pada September tahun lalu, seorang perantara di Kamboja sudah divonis 10 tahun penjara karena mengatur pertemuan antara seorang warga Korsel dengan 25 perempuan Kamboja, yang menjadi calon istri.
Sementara itu, Kedubes Korea, menurut JoongAng Daily, akan meyakinkan pemerintah Kamboja untuk memahami bahwa banyak perempuan Kamboja secara sukarela datang ke Korea.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar